Pemutakhiran DTSEN, Pemprov Jateng Berhasil Padankan 22,3 Juta Data Sosial Ekonomi
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (JatengNOW/Dok)
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat akurasi data sosial sebagai dasar kebijakan penanggulangan kemiskinan. Melalui Data Terpadu (DT) Jateng, sebanyak 22.340.412 data berhasil dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Capaian tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran DTSEN yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (25/2/2025), dan dihadiri Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Plt Kepala BPS Jateng Endang Tri Wahyuningsih, Kepala Dinsos Jateng Imam Maskur, serta jajaran terkait.
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa data yang valid menjadi fondasi utama pengambilan kebijakan. Karena itu, Pemprov Jateng menggandeng BPS untuk memastikan integrasi data berjalan secara presisi.
“Alhamdulillah, pemadanan dan integrasi DT Jateng dengan DTSEN telah berjalan melalui application programming interface. Integrasi ini memungkinkan data terpadu Jawa Tengah menjadi salah satu input pemutakhiran proxy means test setiap tiga bulan,” ujarnya.
Dari total 23.780.351 data yang dikelola Dinas Sosial Jateng, sebanyak 22.340.412 data telah padan, sedangkan sekitar 1,4 juta data masih menunggu proses integrasi. Wagub menargetkan seluruh pemadanan selesai pada awal Januari 2026, termasuk pemeringkatan desil 1–10 bagi 38,2 juta penduduk Jawa Tengah sebagai dasar penetapan sasaran bantuan.
“Manfaatnya sangat signifikan. Intervensi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, bisa semakin tepat sasaran sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat berlangsung lebih masif,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya kehadiran BPS dalam DTSEN untuk memastikan validitas satu data nasional. Mengingat kondisi lapangan yang dinamis, Kemensos membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memperbarui data.
“Selain jalur formal mulai RT, RW, dan desa, kami membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat agar data semakin akurat,” paparnya.
Gus Ipul mengatakan setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui pengecekan langsung di lapangan. Setelah diverifikasi dan divalidasi, data final kemudian dikirimkan ke BPS untuk diintegrasikan dengan DTSEN.
“Setiap usulan dari mana pun datangnya selalu kami tindak lanjuti dengan ground check, verifikasi, dan validasi sesuai sumber daya yang kami miliki,” tutupnya. (jn02)
