PPP Diambang Sejarah, Arif Sahudi Dorong Tokoh Nasional Pimpin Partai: “Kalau Jokowi Mau, Monggo!

Sesuai Anggaran Rumah Tangga pasal 6, salah satu syarat menjadi pimpinan partai adalah memiliki prestasi. Artinya, mereka yang pernah berhasil menaikkan suara atau kursi partai, atau setidaknya mempertahankan.

SOLO, JATENGNOW.COM – Menjelang pelaksanaan muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mantan Ketua DPC PPP Kota Surakarta periode 2011–2016, Arif Sahudi, menyampaikan surat terbuka yang ditujukan kepada seluruh pemilik suara dalam muktamar, musyawarah wilayah (muswil), dan musyawarah cabang (muscab) di seluruh Indonesia. Ia menyerukan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak prestasi demi menyelamatkan PPP dari keterpurukan politik nasional.

Dalam surat terbuka yang ditandatangani pada 12 Juni 2025 tersebut, Arif menyoroti kondisi PPP saat ini yang dinilainya secara politik telah “mati” karena gagal meraih kursi di DPR RI pada Pemilu 2024.

“PPP secara hukum memang masih sah sebagai partai politik, tetapi secara politik nasional, PPP sudah hilang dari peredaran karena tidak lagi memiliki kursi di Senayan,” ujar Arif saat ditemui di Solo, Kamis (12/6/2025).

Arif yang juga menjabat Ketua Badan Saksi DPW PPP Jateng ini menekankan bahwa selama era reformasi, belum ada satu pun partai yang berhasil kembali ke DPR RI setelah terlempar dari parlemen. Oleh karena itu, ia meminta para pemilik suara dalam muktamar mendatang untuk mengambil keputusan secara rasional dan tidak emosional.

“Sesuai Anggaran Rumah Tangga pasal 6, salah satu syarat menjadi pimpinan partai adalah memiliki prestasi. Artinya, mereka yang pernah berhasil menaikkan suara atau kursi partai, atau setidaknya mempertahankan. Kalau saat memimpin justru kehilangan kursi, itu tidak layak,” ujarnya tegas.

Lebih lanjut, Arif menyatakan terbuka atas kemungkinan tokoh dari luar PPP untuk memimpin partai. Ia mencontohkan tokoh-tokoh nasional seperti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman maupun Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang menurutnya layak jika mendapat dukungan dari peserta muktamar.

“Kalau Pak Jokowi atau Pak Amran berkenan dan dipilih para muktamirin, saya tidak keberatan. PPP adalah milik umat Islam, milik semua, dan terbuka,” kata pria yang juga menjabat Ketua Majelis Pakar DPC PPP Kota Solo itu.

Ia juga menyebut beberapa nama internal yang layak dipertimbangkan, seperti Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dan tokoh-tokoh daerah lain yang telah menunjukkan peningkatan suara partai secara signifikan.

“Yang penting itu punya prestasi. Kalau mau internal, ya silakan, banyak kader hebat,” ucapnya.

Terkait posisi Ketua Umum PPP saat ini, Muhamad Mardiono, Arif menilai bahwa tidak adanya kursi yang diraih PPP di parlemen menjadi alasan kuat untuk mempertimbangkan kepemimpinan baru.

“Kalau tetap memaksakan diri mencalonkan kembali padahal tidak punya prestasi, ya itu melanggar ART. Sebaiknya pemilik suara tidak memilih pemimpin gagal,” tegas Arif.

Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar muktamar PPP tahun ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah partai ke depan, serta mengembalikan kejayaan PPP sebagai kekuatan politik nasional.

“Saya hanya ingin PPP tetap hidup, jangan sampai jadi cerita masa lalu bagi anak cucu kita,” pungkasnya. (jn02)