64 Persen Koperasi Merah Putih di Jateng Sudah Beroperasi, Zulhas Tinjau Langsung di Sukoharjo

SUKOHARJO, JATENGNOW.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (13/10/2026). Kunjungan tersebut didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk melihat kesiapan koperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Peninjauan dilakukan di tiga lokasi, yakni KDKMP Desa Purbayan, Kadilangu, dan Menuran, Kecamatan Baki. Rangkaian kegiatan diawali di KDKMP Purbayan dengan penyerahan bantuan beras secara simbolis kepada 10 penerima, dilanjutkan peninjauan gerai, gudang koperasi, aktivitas transaksi, Gerakan Pangan Murah, serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pengembangan KDKMP menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Presiden Pak Prabowo ingin desa atau kelurahan itu maju. Yang maju jangan kota saja. Desa juga harus maju, kelurahan juga maju,” kata Zulhas.

Ia menegaskan, pembangunan gedung koperasi tidak boleh berhenti pada penyediaan infrastruktur. Koperasi harus menjalankan kegiatan usaha agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tentu gedung ini tidak ada manfaatnya kalau tidak diisi. Tujuannya agar koperasi ini bisa melayani kebutuhan masyarakat desa dengan tepat,” ujar Zulhas.

Menurutnya, KDKMP dirancang untuk menyediakan berbagai layanan, mulai dari kebutuhan bahan pangan, pupuk dan LPG bersubsidi, layanan keuangan, hingga membantu pemasaran hasil produksi petani dan pelaku UMKM.

Pengembangan layanan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan tenaga manajer koperasi selama dua tahun. Setelah masa dukungan berakhir, koperasi diharapkan dapat mengelola kegiatan usahanya secara mandiri.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 12 Oktober 2026, sebanyak 8.523 KDKMP telah terbentuk di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, 5.427 koperasi atau sekitar 64 persen telah beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan.

Dari sisi pembangunan infrastruktur, sebanyak 5.895 gedung KDKMP telah rampung 100 persen. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah di urutan kedua secara nasional.

Sementara itu, di Kabupaten Sukoharjo, sebanyak 151 gedung KDKMP telah selesai dibangun dari total 167 desa.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Linda Widiastuti Ariningrum, sebelumnya menyampaikan bahwa pemprov terus mempercepat verifikasi dan validasi gerai. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan bangunan, sarana dan prasarana, serta kelengkapan administrasi sebelum koperasi mulai beroperasi.

Sebanyak 4.230 KDKMP menjadi prioritas verifikasi. Hingga 30 September 2026, progres verifikasi telah mencapai 61,67 persen.

“Alhamdulillah, sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pusat. Tim masih terus berjalan di lapangan, dan kami juga terus mendorong percepatan,” kata Linda dalam keterangannya pada 2 Oktober 2026.

Selain verifikasi, Pemprov Jateng menyiapkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara KDKMP secara bertahap, mulai Oktober hingga akhir November 2026.

Penguatan koperasi juga dilakukan melalui fasilitasi kontak bisnis di 35 kabupaten/kota, pengembangan kemitraan usaha, serta pendampingan tata kelola dan pemasaran produk lokal.

Pengembangan KDKMP di Jawa Tengah juga diarahkan agar selaras dengan potensi ekonomi masing-masing daerah. Di Desa Purbayan, misalnya, terdapat sejumlah produk dan usaha lokal yang dapat dikembangkan, seperti budidaya jamur kuping, kerupuk rambak, emping melinjo, sayuran yang dikelola kelompok PKK, hingga kerajinan wayang.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebelumnya menekankan bahwa model pengembangan koperasi tidak bisa disamaratakan. Setiap KDKMP perlu menyesuaikan kegiatan usahanya dengan karakteristik dan potensi wilayah agar mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya,” kata Luthfi beberapa waktu lalu.

Dengan pendekatan tersebut, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi tempat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi sarana pemasaran produk lokal dan penguatan usaha masyarakat desa. (jn02)

Penulis