Wali Kota Solo Soroti Harga Kelapa Naik Tajam, Siap Audiensi dengan Kementan -

SOLO, JATENGNOW.COM – Wali Kota Surakarta Respati Ardi menaruh perhatian serius terhadap lonjakan harga kelapa yang belakangan dikeluhkan pedagang dan pelaku usaha kuliner. Dalam kunjungannya ke Pasar Legi Solo, Selasa (20/5/2025), Respati mendengarkan langsung keluhan para pedagang terkait kenaikan harga kelapa yang disebut tidak wajar.

Didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Drs. Agus Santoso, M.M., Respati menyerap aspirasi dari para pedagang kelapa dan mencatat sejumlah masukan sebagai bahan audiensi yang akan segera dilakukan bersama Kementerian Pertanian.

“Lonjakannya agak tajam, biasanya hari raya naiknya hanya Rp200–300. Ini tadi Kelapa Wates bisa Rp12 ribu, Kelapa Banjar sekitar Rp11 ribu,” jelas Respati usai berdialog dengan pedagang.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga ini diduga dipicu oleh tingginya angka ekspor kelapa ke luar negeri, terutama ke pasar China. Menurutnya, pemerintah pusat perlu mengatur ulang distribusi hasil panen agar kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi.

“Fenomenanya karena ekspornya besar sekali. Besok saya akan audiensi dengan Pak Menteri, intinya akan memberi rumusan kebutuhan kelapa di Solo per hari, sehingga sisanya itu petani bisa ekspor,” kata Respati.

Kenaikan harga kelapa juga dikhawatirkan berdampak pada stabilitas usaha kecil dan menengah di Solo, terutama industri kuliner yang banyak mengandalkan kelapa sebagai bahan baku utama. “Pedagang mengkhawatirkan harga yang kurang stabil sehingga nanti sampai ke konsumen. Industri rumah tangga dan UMKM kuliner bisa terkena dampaknya,” imbuhnya.

Usai sarasehan, Respati meninjau langsung lapak pedagang kelapa di Pasar Legi. Para pedagang menyebut bahwa suplai kelapa butir untuk wilayah Solo sebagian besar berasal dari Wates, Pacitan, dan Banjarnegara.

Melalui audiensi yang akan dilakukan dengan Kementan, Respati berharap adanya solusi konkret untuk menjaga stabilitas harga kelapa dan mendukung kelangsungan ekonomi rakyat, termasuk UMKM yang bergantung pada komoditas tersebut. (jn02)