Menko Muhaimin Dorong Jawa Tengah Tekan Kemiskinan di Bawah 8 Persen

SOLO, JATENGNOW.COM – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah daerah di Jawa Tengah memperkuat program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat menghadiri rapat koordinasi daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Gedung Graha Wisata Niaga Solo, Jumat (4/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut mengusung tema “Memperkuat Sinergi, Mengakselerasi Aksi dan Memberdayakan Masyarakat”. Kegiatan diikuti sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah.

Muhaimin mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Menurutnya, sejumlah daerah telah memiliki program inovatif dan kreatif yang perlu terus diperkuat dari sisi intensitas, kualitas, maupun jangkauannya.

“Saya sangat senang, ada banyak program-program yang inovatif, kemudian kreatif, sehingga penanggulangan kemiskinan betul-betul direncanakan dengan baik. Tinggal intensitas, kualitas, jangkauan, ini akan kita push dari pusat maupun dari daerah tetap,” ujar Muhaimin.

Ia juga menilai langkah sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota di Jawa Tengah dalam menangani persoalan kemiskinan sudah cukup progresif. Pemerintah daerah dinilai mulai aktif menjemput bola dan mengambil langkah langsung terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Langkah-langkah mereka, bupati, gubernur, sangat progresif, agresif, menjemput bola, mengambil alih masalah. Ini harus terus kita jaga, energinya ini harus kita jaga,” katanya.

Menurut Muhaimin, strategi pengentasan kemiskinan juga perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Bantuan sosial, kata dia, tetap dibutuhkan sebagai bantalan sementara, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya pendekatan dalam penanganan kemiskinan.

Pemerintah mendorong masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi hingga akhirnya menjadi mandiri dan keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.

“Penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengandalkan bantuan sosial dan meletakkan bantuan sosial sebagai bantalan sementara. Pada akhirnya kita dorong pemberdayaan untuk menjadi masyarakat yang mandiri,” jelasnya.

Ia menargetkan masyarakat miskin dapat “naik kelas” sehingga bantuan sosial ke depan lebih difokuskan kepada kelompok yang memang membutuhkan perlindungan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.

“Kelak pada akhirnya targetnya nanti kesuksesan ini sampai pada level para warga yang miskin naik kelas, sehingga yang mendapatkan bantuan sosial hanya lanjut usia, disabilitas, itu yang akan mendapatkan, yang lain sudah mandiri,” ujarnya.

Muhaimin menambahkan, pemerintah pusat akan terus mendorong agar kebijakan pemberdayaan masyarakat menjadi orientasi utama dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari APBN maupun APBD harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait target kemiskinan, Muhaimin menyebut pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem secara nasional dapat mencapai nol persen pada 2026. Sementara untuk 2029, angka kemiskinan secara nasional ditargetkan maksimal lima persen.

“Untuk angka kemiskinan secara nasional, 2026 ini kemiskinan ekstrem 0 persen, 5 persen maksimal di 2029. Di Jawa Tengah alhamdulillah mengalami penurunan angka kemiskinan dan kita akan dorong terus sampai angka di bawah 8 persen,” ungkapnya.

Dorong Lapangan Kerja dan Perlindungan Pekerja Informal

Selain pemberdayaan masyarakat, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kelompok pekerja informal yang dinilai menjadi salah satu kelompok rentan terhadap kemiskinan.

Muhaimin mengatakan penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu langkah yang akan terus didorong. Salah satunya melalui pengembangan program padat karya di tingkat desa.

“Kita akan terus menciptakan lapangan kerja tentu, apakah padat karya dan kita akan bersinergi agar terciptanya padat karya di desa,” katanya.

Sementara untuk memberikan perlindungan ketika pekerja menghadapi risiko, pemerintah akan memperkuat jaminan sosial melalui BPJS.

“Terjadi risiko tentu jaminan sosial melalui BPJS, ini akan terus kita perkuat,” ujar Muhaimin.

Ia juga menyatakan tidak ada daerah tertentu di Jawa Tengah yang menjadi satu-satunya fokus penanganan. Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong seluruh daerah agar bekerja secara efektif dalam menekan angka kemiskinan.

“Ya sama semua, saya sangat senang para bupati, wali kotanya efektif bekerja,” pungkasnya. (jn02)

Penulis