Gubernur Ahmad Luthfi Dorong Perlindungan Kades dan Penguatan Tiga Pilar Desa
Gubernur Ahmad Luthfi Dorong Perlindungan Kades dan Penguatan Tiga Pilar Desa (JatengNOW/Dok)
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk melindungi para kepala desa dalam menjalankan program pembangunan di wilayahnya. Dalam sebuah langkah awal masa jabatannya, ia meminta agar kepala desa tidak lagi “sedikit-sedikit” diancam dengan jerat pidana, selama mereka bekerja sesuai aturan.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi dalam pembukaan Sekolah Antikorupsi bagi 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (29/4/2025). Sekolah Antikorupsi ini menjadi program pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada para kepala desa.
“Saya tidak ingin ada lagi kepala desa yang diganggu tanpa alasan jelas. Selama mereka mengikuti peraturan, maka harus didampingi, bukan ditakut-takuti. Pulang dari sekolah ini, tiga pilar di desa harus diaktifkan kembali,” ujarnya.
Tiga pilar yang dimaksud adalah kepala desa atau lurah, Bhabinkamtibmas dari kepolisian, dan Babinsa dari TNI. Ketiganya dinilai penting dalam menciptakan stabilitas dan pengawasan pembangunan di tingkat desa.
Menurut Luthfi, pada 2025 pemerintah provinsi akan menggelontorkan bantuan keuangan sebesar Rp1,2 triliun ke desa-desa di Jawa Tengah. Ia berharap dana tersebut dimanfaatkan secara tepat dan efektif, sejalan dengan visi pembangunan Jawa Tengah dari bawah ke atas.
Selain penguatan tiga pilar, Gubernur juga menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Inspektorat, Kejaksaan, serta Kepolisian, untuk memberikan pendampingan hukum bagi para kepala desa. Langkah ini diambil guna menghindari adanya intimidasi atau intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Desa adalah etalase negara. Kalau ingin Jateng maju, bangunlah dari desa. Kepala desa harus tahu betul batasan hukum, mana yang boleh dan tidak. Tanyakan sebanyak-banyaknya, jangan ragu. Tidak ada kepala desa yang akan ditinggal,” tegas Luthfi.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara kepala desa dan unsur tiga pilar jika menghadapi persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan dukungan ini, Gubernur berharap desa-desa di Jawa Tengah dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan bebas dari praktik korupsi. (jn02)
Penulis
