Halal Bihalal SGN, Wagub Jateng Ajak Santri Jadi Mitra Pemerintah dan Suarakan Kritik Membangun
Halal Bihalal SGN, Wagub Jateng Ajak Santri Jadi Mitra Pemerintah dan Suarakan Kritik Membangun (JatengNOW/Dok)
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Santri Gayeng Nusantara (SGN) menggelar halal bihalal di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, pada Senin (7/4/2025). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara SGN dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengajak SGN untuk aktif menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengawal jalannya program-program strategis di daerah.
“Saya berharap Santri Gayeng Nusantara ikut menjadi rekan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam membantu menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah,” kata Gus Yasin.
Ia juga mendorong SGN untuk berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“SGN sampaikan kritik-kritik kepada kami agar kami tahu dan bisa mendengarkan permasalahan masyarakat,” ujarnya.
Ketua SGN Jawa Tengah, KH M Chamzah Hasan, menyatakan bahwa halal bihalal kali ini juga menjadi momentum evaluasi dan konsolidasi internal SGN untuk memperkuat peran organisasi di tengah masyarakat.
“Organisasi SGN adalah perkumpulan yang harus bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Tentu sinergi dengan visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” tutur KH Chamzah.
Ia menambahkan, ke depan SGN akan memperluas jaringan ke berbagai kalangan seperti kampus, praktisi, hingga pelaku usaha agar cakupan manfaat yang diberikan organisasi semakin luas.
“Insyaallah Santri Gayeng ke depan akan merekrut lebih luas, tidak hanya di lingkungan pesantren, tapi juga di lingkungan kampus, praktisi, dan para pengusaha,” imbuhnya.
Halal bihalal ini sekaligus menjadi forum untuk memperkuat komitmen SGN dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah serta mempererat solidaritas antaranggota dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. (jn02)
Penulis
