Kusumo Putro Soroti Gelombang Demo Mahasiswa, Pemerintah Diminta Tak Abaikan Substansi Tuntutan
SOLO, JATENGNOW.COM – Gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia menjadi perhatian tokoh pemuda sekaligus praktisi hukum asal Kota Solo, Dr. BRM Kusumo Putro, SH, MH. Ia menilai aksi mahasiswa perlu dipahami sebagai penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan publik, mulai dari tekanan ekonomi hingga tuntutan pemberantasan korupsi dan perlindungan kebebasan sipil.
Menurut Kusumo, demonstrasi umumnya berawal dari persoalan konkret. Namun, ketika berbagai keluhan masyarakat menumpuk dan tidak mendapat respons yang dinilai memadai, aksi tersebut dapat berkembang menjadi simbol ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Demo mahasiswa biasanya berangkat dari persoalan substantif, seperti kenaikan harga, evaluasi anggaran, atau penolakan kebijakan tertentu. Namun, ketika berbagai persoalan itu menumpuk dan tidak mendapat respons memadai, tuntutannya bisa berkembang menjadi bentuk kekecewaan yang lebih luas,” ujar Kusumo, Kamis (22/10/2026).
Ia mencontohkan fenomena aksi Indonesia Gelap pada 2025 yang dinilai sejumlah pengamat sebagai akumulasi kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Kusumo menyebut sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa, antara lain penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, serta tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Persoalan lain yang turut disuarakan meliputi pelemahan nilai tukar rupiah, sulitnya memperoleh pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Mahasiswa juga menyampaikan tuntutan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, terutama berkaitan dengan efisiensi anggaran dan potensi penyimpangan. Pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, serta pembatasan peran militer di ranah sipil juga menjadi bagian dari isu yang disorot.
“Ketika masyarakat merasa kebutuhannya belum terjawab, sementara aspirasi melalui jalur politik formal tidak berjalan efektif, demonstrasi sering kali menjadi saluran untuk menyampaikan kekecewaan. Ini yang perlu dipahami pemerintah, bukan sekadar melihat aksi sebagai persoalan ketertiban,” tegasnya.
Meski demikian, Kusumo mengingatkan agar demonstrasi tetap berlangsung damai. Ia menilai provokasi yang berujung tindakan anarkis berisiko mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan yang ingin disampaikan mahasiswa.
“Jangan sampai substansi tuntutan justru tenggelam karena kericuhan di lapangan. Kalau ada pelanggaran hukum, tentu harus ditangani. Tetapi persoalan yang mendorong mahasiswa turun ke jalan juga harus tetap dibahas dan dicarikan solusi,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemberitaan yang berimbang agar masyarakat tidak hanya melihat kericuhan di lapangan, tetapi turut memahami latar belakang, tujuan, dan tuntutan dalam sebuah aksi.
Selain dinamika di lapangan, Kusumo menyoroti peran media sosial dalam mobilisasi massa dan penyebaran informasi. Menurutnya, ruang digital dapat mempercepat penyampaian aspirasi, tetapi juga rentan digunakan untuk menyebarkan narasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia menyinggung pola seed-and-amplify, yakni ketika sejumlah kecil akun memulai atau menyebarkan suatu narasi, kemudian akun-akun lain memperluas jangkauannya.
“Informasi yang viral tidak selalu menggambarkan keadaan sebenarnya. Masyarakat perlu memeriksa sumber, waktu, dan lokasi kejadian, serta membandingkannya dengan informasi tepercaya sebelum ikut menyebarkan,” kata Kusumo.
Karena itu, ia mengajak masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi digital, terutama saat situasi sosial sedang memanas. Verifikasi sumber dan konteks diperlukan agar informasi yang belum terkonfirmasi tidak memperkeruh keadaan.
Kusumo berpandangan bahwa demonstrasi perlu disikapi melalui dialog, keterbukaan, dan evaluasi kebijakan. Pemerintah, menurutnya, perlu memberikan respons konkret terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat, sementara mahasiswa tetap menjaga ketertiban dan kedamaian selama menyampaikan pendapat.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya ketika demonstrasi selesai dan jalanan kembali tenang. Yang lebih penting adalah apakah aspirasi masyarakat didengar, persoalannya ditangani, dan kebijakan yang dipersoalkan benar-benar dievaluasi,” pungkasnya.
Ia menegaskan demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Aspirasi dan kritik masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. (jn02)
Penulis
