Ratusan Ribu Ton Beras Impor Berkutu Ditemukan, Hindun Anisah: Bulog Harus Bertanggung Jawab
Anggota Komisi IV DPR, Hindun Anisah (JatengNOW/Dok)
JEPARA, JATENGNOW.COM – Temuan 300 ribu ton beras impor berkutu yang tersimpan sejak 2024 mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR, Hindun Anisah. Ia menilai bahwa Bulog kurang transparan dalam pengelolaan stok beras sehingga beras tersebut tidak terdistribusi dengan baik.
“Bulog harus bertanggung jawab atas kerugian ini. Jangan sampai dengan dalih beras bisa difumigasi, lantas dianggap negara tidak merugi. Ini jelas kerugian karena tak layak dikonsumsi,” tegas Hindun Anisah pada Senin (17/3/2025).
Hindun menduga jumlah beras berkutu yang sebenarnya bisa lebih dari 300 ribu ton. Menurutnya, beberapa kantor wilayah dan cabang Bulog cenderung tidak transparan dalam memberikan laporan.
“Bisa jadi lebih ini hitungannya. Bulog aja yang nggak transparan,” ujarnya.
Ia meminta jajaran direksi baru Bulog untuk melakukan perencanaan yang lebih matang dan strategis agar kejadian serupa tidak terulang. Hindun menegaskan bahwa langkah antisipasi diperlukan agar pengelolaan beras tidak merugikan negara.
“Ini peringatan! Jajaran direksi baru harus lebih jeli dan visioner agar tidak merugikan keuangan negara,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, menemukan adanya beras impor berkutu saat kunjungan kerja di Bulog Yogyakarta. Ia menyayangkan temuan tersebut dan menilai rakyat telah dirugikan oleh kondisi ini.
“Kami meminta agar jajaran Kementan segera mengelola beras tersebut. Sebab jika dilepas ke pasar, beras itu sudah tentu tak layak untuk dijual,” ujar Titiek Soeharto.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, telah menanggapi temuan ini dan berjanji akan mengambil langkah pengendalian. Ia memastikan beras tersebut tidak akan didistribusikan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan sosial.
“Nanti ini kita akan bahas, biasanya kita keluarin. Tetapi tidak boleh untuk masyarakat, tidak boleh untuk SPHP atau bantuan (bansos),” kata Amran.
Dengan adanya temuan ini, DPR dan pemerintah diharapkan dapat segera mencari solusi terbaik untuk mengelola stok beras yang tidak layak konsumsi agar tidak semakin merugikan negara dan masyarakat. (jn03)
Penulis
