Walkot Solo Minta Kejelasan Aturan Terkait Patungan Dana Makan Bergizi Gratis dengan Pemda -

SOLO, JATENGNOW.COM – Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, menanggapi permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pemerintah daerah (pemda) turut berpartisipasi dalam pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui alokasi APBD. Teguh menekankan pentingnya aturan yang jelas dari pemerintah pusat agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan dan polemik di tingkat daerah.

“Soal itu (pemda patungan dana MBG), pemerintah pusat harus membuat aturan yang jelas agar tidak menimbulkan kegaduhan di tingkat daerah,” ujar Teguh pada Selasa (21/1).

Ia menjelaskan bahwa penganggaran di daerah biasanya dilakukan pada tahun sebelumnya, sehingga perubahan mendadak sulit diakomodasi.

“Penyusunan APBD dilakukan pada tahun sebelumnya. Itu yang seharusnya diketahui pusat,” tambahnya.

Teguh juga menyinggung penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh Pemkot Solo untuk program MBG, yang juga memiliki prosedur pencairan tersendiri. Ia mempertanyakan bentuk gotong royong yang dimaksud Mendagri, apakah berupa bantuan anggaran sejumlah nominal tertentu, bantuan tenaga, atau sumber daya manusia (SDM).

“Juklak dan juknis belum ada. Jangan hanya melempar wacana biar ribut dulu di daerah, itu tidak baik,” tegasnya.

Menurut Teguh, aturan yang jelas diperlukan, termasuk persentase kontribusi yang diharapkan dari pemda, misalnya 10 persen atau 20 persen, agar dapat disesuaikan dengan kemampuan APBD masing-masing daerah.

“Jadi bisa disesuaikan kemampuan APBD daerah masing-masing,” tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian telah meminta pemda untuk berkontribusi dalam pendanaan program MBG pada APBD 2025 dengan target sekitar Rp 5 triliun. Saat ini, sudah terkumpul Rp 2,3 triliun dari APBD kabupaten dan provinsi. Tito menyebut bahwa pemda menunjukkan antusiasme terhadap program ini karena dampaknya yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian dan peternakan.

“Saya sudah melakukan zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang Rp 2,3 triliun,” ungkap Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1). (jn02)