Jawa Tengah Jadi Provinsi Pertama Bentuk LFSP, Ahmad Luthfi Kukuhkan Pengurus -

SEMARANG, JATENGNOW.COM – Jawa Tengah mencatat sejarah baru sebagai provinsi pertama di Indonesia yang membentuk Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren (LFSP). Lembaga ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023.

Pengukuhan pengurus LFSP Jawa Tengah periode 2025–2030 dilakukan langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (8/9/2025).

Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Saiful Mujab, menilai pembentukan LFSP sebagai langkah terobosan. Menurutnya, keberadaan lembaga ini akan membantu pemetaan dan penguatan peran pesantren dalam pembangunan.

“Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang membentuk Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren,” ujarnya.

Ia menambahkan, di Jawa Tengah terdapat lebih dari 5.000 pesantren dengan hampir 600 ribu santri yang akan mendapatkan manfaat dari program LFSP.

Gubernur Ahmad Luthfi menekankan, LFSP akan digerakkan oleh para kiai, ibu nyai, hingga akademisi yang memiliki pengaruh besar di masyarakat.

“Potensi ini ujungnya adalah menciptakan suasana tertib dan damai di wilayah kita,” katanya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menambahkan bahwa LFSP akan menjadi jembatan antara pesantren dengan pemerintah daerah. Program yang akan dijalankan salah satunya adalah beasiswa santri, yang akan menggandeng kampus-kampus dalam dan luar negeri, termasuk Yaman, Mesir, Jerman, hingga Australia.

Ketua LFSP Jawa Tengah, Hasyim Muhammad, menyebutkan tahap awal lembaga akan fokus pada penataan organisasi dan penyusunan program.

“Pada Oktober nanti, Insyaa Allah akan ada rapat penganggaran. Untuk beasiswa luar negeri, kita siapkan program, juknis, dan mekanisme rekrutmen. Untuk tahap awal, kerja sama dengan 40 perguruan tinggi dalam negeri bisa segera dilaksanakan,” jelasnya.

Menurut Hasyim, pembentukan LFSP merupakan langkah penting dalam pengakuan dan penguatan peran pesantren.

“Pesantren tidak hanya fokus di ilmu agama, tapi juga ilmu umum dan persoalan sosial. Lembaga ini akan memfasilitasi sinergi program Pemprov dengan pesantren, agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya. (jn02)