Tani Merdeka Desak Pemerintah Usut Impor Beras via Sabang, Singgung Ancaman Harga Gabah -

SOLO, JATENGNOW.COM – Kebijakan impor beras dari Thailand melalui Pelabuhan Sabang, Aceh pada Minggu (23/11/2025) mendapat sorotan tajam dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir. Ia menilai adanya indikasi permainan dari oknum tertentu yang berada di balik masuknya beras impor tersebut.

Don menegaskan pemerintah harus segera mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat, karena kebijakan impor yang tidak tepat waktu berpotensi memukul harga gabah dan merugikan petani. Menurutnya, keputusan ini bertolak belakang dengan kondisi produksi nasional yang justru tengah berada pada titik surplus.

Data yang ia sampaikan menunjukkan bahwa produksi beras nasional sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 34,7 juta ton. Jumlah itu melampaui target produksi nasional sebesar 32 juta ton, sehingga kebutuhan pangan dalam negeri sebenarnya dapat terpenuhi tanpa impor.

“Beras impor itu mau dikemanakan, sementara kita sudah swasembada pangan. Regulasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, apalagi Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tahun ini tidak impor beras,” ujar Don Muzakir, Rabu (26/11).

Don yang juga menjabat Ketua Umum DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera) itu mengakui bahwa Sabang merupakan kawasan bebas sehingga pemasukan beras melalui pelabuhan tersebut secara regulasi diperbolehkan. Namun ia menekankan bahwa kebijakan daerah harus tetap selaras dengan kebijakan nasional, terutama terkait swasembada pangan.

Ia meminta Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) memberikan penjelasan mengenai tujuan impor beras tersebut. “Kebutuhan impor beras untuk apa? Apakah untuk industri di Sabang atau untuk diperjualbelikan di luar kawasan Sabang?” ucapnya.

Don mengingatkan bahwa beras impor yang masuk melalui Sabang tidak boleh keluar dari kawasan bebas karena berpotensi merusak harga pasar dan berdampak buruk bagi petani. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar pelabuhan bebas tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

“Kita harus jaga swasembada ini bersama-sama. Kalau petani sudah bekerja keras dan produksi sudah cukup, maka tugas kita adalah melindungi para petani,” tegasnya.

Tani Merdeka Indonesia, lanjut Don, akan terus mengawal kebijakan swasembada pangan di lapangan dan mendukung program Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Don juga mengingatkan pemerintah daerah agar memperketat pengawasan di kawasan bebas supaya harga gabah tetap stabil dan capaian swasembada pangan tidak terganggu. (jn02)