Kader PDIP Rembang Diminta Jadi Garda Edukasi JKN, Miskomunikasi BPJS Masih Marak
Kader PDIP Rembang Diminta Jadi Garda Edukasi JKN, Miskomunikasi BPJS Masih Marak (JatengNOW/Dok)
REMBANG, JATENGNOW.COM – Kesalahpahaman informasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat sebagian warga belum memahami secara utuh hak, kewajiban, maupun prosedur layanan yang diberikan melalui BPJS Kesehatan.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi yang menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, bersama BPJS Kesehatan Cabang Pati di Hotel Pollos Rembang, Minggu (31/5/2026). Kegiatan itu diikuti ratusan kader PDI Perjuangan Kabupaten Rembang.
Edy Wuryanto mengatakan, banyak persoalan yang muncul terkait JKN sebenarnya berawal dari kurangnya pemahaman dan miskomunikasi di masyarakat. Karena itu, dibutuhkan peran berbagai elemen untuk membantu memberikan informasi yang benar mengenai program jaminan kesehatan nasional tersebut.
Menurutnya, kader PDI Perjuangan memiliki posisi strategis untuk menjadi penyambung informasi sekaligus pendamping masyarakat ketika menghadapi persoalan terkait BPJS Kesehatan.
“BPJS memerlukan support komunitas, masyarakat, tokoh-tokoh yang bisa memberikan edukasi kepada keluarganya untuk menjawab pertanyaan tentang JKN. Maka ini kami mengajak kader-kader PDI Perjuangan di Rembang untuk memahami tentang BPJS,” ujar Edy.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, upaya peningkatan kapasitas kader tidak akan berhenti pada sosialisasi semata. Ke depan, pihaknya juga berencana memberikan pelatihan advokasi terkait BPJS Kesehatan agar kader mampu membantu masyarakat saat menghadapi kendala dalam mengakses layanan JKN.
“Kalau kader memahami aturan dan mekanisme JKN, mereka bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi salah persepsi,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Nuzuludin Hasan, menilai pelibatan kader partai dalam edukasi JKN dapat menjadi langkah efektif untuk memperkecil kesenjangan informasi antara regulasi dan pemahaman masyarakat.
“Kegiatan ini dapat mengurangi gap informasi antara regulasi dengan pemahaman masyarakat. Ini penting, harapannya tentu kegiatan ini akan terus ditingkatkan, supaya masyarakat makin paham dengan JKN,” ujarnya.
Nuzuludin mengakui, persoalan komunikasi masih sering ditemui di lapangan. Mulai dari pemahaman mengenai kepesertaan, hak dan kewajiban peserta, hingga prosedur pelayanan kesehatan.
Karena itu, semakin banyak pihak yang memahami JKN, semakin luas pula masyarakat yang dapat memperoleh informasi yang benar. Melalui kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan berharap kader PDI Perjuangan dapat menjadi mitra dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait program JKN. (jn02)
Penulis
