Lantik 27 Pejabat, Gubernur Jateng Tegaskan “No Titip-Titip” dan Birokrasi Harus Melayani
Lantik 27 Pejabat, Gubernur Jateng Tegaskan “No Titip-Titip” dan Birokrasi Harus Melayani (JatengNOW/Dok)
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 27 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (27/4/2026). Pelantikan yang digelar di Grhadhika Bhakti Praja tersebut mencakup 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Pejabat Fungsional Ahli Utama.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 13 orang mendapatkan promosi, sementara 13 lainnya mengalami rotasi jabatan. Gubernur menegaskan bahwa mutasi merupakan hal wajar dalam rangka menjaga dinamika organisasi agar tetap sehat dan produktif.
Menurutnya, setiap jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, baik secara profesional maupun moral. Ia menekankan pentingnya integritas dan kontribusi nyata dari setiap pejabat terhadap kinerja organisasi.
“Jabatan apapun yang kita emban adalah suatu amanat yang harus kita pertanggungjawabkan, kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.
Proses pengisian jabatan tersebut, lanjut Luthfi, telah melalui mekanisme sistem merit dan mendapatkan verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia memastikan tidak ada praktik titipan dalam proses tersebut.
“No titip-titip, no jasa penitipan. Ini tolong jadikan patokan kita, sehingga kita nanti menganut adanya clear dan good governance,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Ia meminta para pejabat, khususnya pimpinan OPD, untuk tidak terjebak dalam prosedur yang berbelit dan justru menghadirkan layanan yang cepat serta efektif.
Ia bahkan menargetkan setiap keluhan masyarakat dapat ditangani dalam waktu maksimal 1×24 jam sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas pelayanan.
Selain itu, para pejabat baru diminta segera melakukan pembenahan di unit kerja masing-masing, termasuk memangkas jalur birokrasi yang dinilai tidak efisien, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat.
Gubernur juga mengingatkan bahwa kritik dari masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Jawa Tengah selama ini tidak lepas dari kolaborasi yang baik antarorganisasi perangkat daerah.
Sejumlah pejabat strategis yang dilantik di antaranya Kepala Bapenda, Kepala Kesbangpol, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, hingga sejumlah kepala dinas, kepala biro, serta pimpinan rumah sakit daerah.
Dengan pelantikan ini, diharapkan kinerja birokrasi di Jawa Tengah semakin optimal, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (jn02)
