Pajak Kendaraan Kembali ke Desa, Pemprov Jateng Gelontorkan Rp1,7 Triliun untuk Pembangunan 13 Ribu Titik
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Eko Sukoco,(JatengNOW/Dok)
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat Jawa Tengah kembali dirasakan manfaatnya melalui program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana desa di berbagai wilayah.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Eko Sukoco, mengatakan dana tersebut akan disalurkan untuk 13.093 titik pembangunan yang tersebar di 29 kabupaten di Jawa Tengah.
“Bankeupemdes 2026 jumlahnya Rp1,7 triliun. Ini berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang sebagian besar ditopang oleh pendapatan asli daerah, terutama pajak kendaraan bermotor. Jadi pajak yang selama ini dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Menurut Eko, bantuan tersebut digunakan untuk berbagai program pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, hingga fasilitas pendidikan, sosial, budaya, dan olahraga.
Nilai alokasi Bankeupemdes tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Kenaikan anggaran menjadi Rp1,7 triliun disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam mempercepat pembangunan desa.
“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada desa. Kami meyakini dana yang beredar melalui bantuan ini akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian desa,” jelasnya.
Bantuan yang diterima setiap desa bervariasi, mulai Rp50 juta hingga Rp200 juta, tergantung jenis kegiatan yang dilaksanakan. Selain membiayai pembangunan fisik, program ini juga mendorong perputaran ekonomi lokal karena melibatkan tenaga kerja dan pembelian material dari masyarakat setempat.
Salah satu penerima manfaat program tersebut adalah Desa Banyubiru. Pada 2025, desa tersebut memperoleh bantuan untuk pembangunan talud drainase dan talud penahan tebing di sejumlah dusun.
Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, mengatakan bantuan sebesar Rp200 juta digunakan untuk pembangunan talud drainase di Dusun Cerbonan dan Tegalwuni, sementara Rp50 juta lainnya dialokasikan untuk pembangunan talud penahan tebing di Dusun Dangkel.
“Manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Selain mengurangi risiko banjir dan longsor, pembangunan ini juga mendukung pengembangan kawasan wisata di desa,” ujarnya.
Ia menjelaskan seluruh pekerjaan dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Dana yang masuk ke rekening desa dikelola bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan melibatkan tenaga kerja lokal serta pembelian material dari toko-toko setempat.
“Yang mengerjakan warga, pembelanjaannya juga di desa. Jadi perputaran ekonominya kembali ke masyarakat. Dampaknya benar-benar dirasakan warga,” katanya.
Manfaat pembangunan tersebut juga dirasakan langsung oleh warga. Ketua RT 3 RW 7 Dusun Tegalwuni, Teguh Purono, menyebut talud drainase yang dibangun mampu memperlancar aliran air sekaligus mengurangi potensi banjir yang sebelumnya sering terjadi.
“Sebelum ada talud, saluran air sering tersumbat dan menyebabkan banjir. Setelah dibangun, aliran air menjadi lancar dan membantu pengairan lahan pertanian warga,” ujarnya.
Sementara itu, warga Dusun Dangkel, Sugiarto, mengaku keberadaan talud penahan tebing membuat lingkungan menjadi lebih aman dari ancaman longsor yang sebelumnya kerap terjadi di sekitar permukiman.
“Setelah ada talud, warga merasa lebih aman dan nyaman. Jalan tidak lagi tertutup material longsoran, lingkungan juga terlihat lebih rapi dan indah,” katanya.
Menurutnya, pembangunan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat dapat kembali dalam bentuk program yang langsung dirasakan manfaatnya. (jn02)
Penulis
