Ribuan Santri dan Kiai Datangi PN Jakarta Pusat, Minta Gus Yaqut Dibebaskan
Ribuan Santri dan Kiai Datangi PN Jakarta Pusat, Minta Gus Yaqut Dibebaskan (JatengNOW/dok)
JAKARTA, JATENGNOW.COM – Ribuan santri, kiai, dan tokoh pemuda dari sejumlah daerah mendatangi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Mereka hadir untuk memberikan dukungan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut yang sedang menjalani persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024.
Selain memberikan dukungan moral, para peserta aksi juga menyampaikan harapan agar majelis hakim membebaskan Gus Yaqut. Mereka menilai, berdasarkan jalannya persidangan yang telah diikuti, belum terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan Gus Yaqut dalam penerimaan uang terkait perkara tersebut.
Para pendukung juga menyampaikan pandangan bahwa kasus yang menjerat mantan Menteri Agama itu memiliki nuansa politis. Pandangan tersebut disampaikan sebagai alasan mereka menyuarakan dukungan di lingkungan pengadilan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, para pendukung mulai memadati area PN Jakarta Pusat sekitar pukul 08.00 WIB. Mereka datang mengenakan kaus, kopiah, sarung, dan baju koko. Sejumlah spanduk bertuliskan “Bebaskan Gus Yaqut” turut dibentangkan.
Rombongan datang dari berbagai daerah, di antaranya Pandeglang, Serang, Tangerang, Brebes, Rembang, Tegal, Cianjur, Purwakarta, dan Jakarta.
Ketua rombongan dari Banten, Sufirman, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk keprihatinan para pemuda, santri, dan ulama terhadap proses hukum yang sedang dijalani Gus Yaqut.
“Kami memang ada keprihatinan pemuda, para santri, para ulama Banten terkait dengan proses hukum Gus Yaqut yang kami melihat bahwa ini ada mengarah kepada dipolitisir,” kata Sufirman di PN Jakarta Pusat, Rabu.
Ia menyebut rombongan dari Banten berjumlah sekitar 500 orang atau bahkan lebih. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari santri, ustaz, alim ulama, tokoh agama, hingga tokoh pemuda.
Sufirman mengatakan, mereka berencana mengikuti jalannya persidangan hingga selesai. Ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan.
“Kami berharap Gus Yaqut bisa segera dibebaskan dari segala tuntutan karena tidak ada kesalahan-kesalahan. Ini nuansanya sangat politis,” terangnya.
Dukungan juga datang dari rombongan Brebes dan Tegal. Salah satu perwakilannya, Sutarjo Permadi, mengatakan rombongan dari Brebes terdiri dari lebih dari 100 orang yang berangkat menggunakan dua bus.
Menurut Sutarjo, kedatangannya bersama rombongan bertujuan memberikan dukungan kepada Gus Yaqut yang dinilainya sebagai sosok pemimpin yang diidolakan kader Ansor dan Banser.
Ia juga meminta majelis hakim membebaskan Gus Yaqut karena menilai belum ada bukti bahwa mantan Menteri Agama tersebut menerima uang dalam perkara kuota haji tambahan.
“Karena sudah jelas para saksi juga dari JPU menyatakan Gus Yaqut tidak bersalah, tidak menerima dana sepeser pun tentang dana haji,” ucapnya.
Sutarjo mengaku telah lebih dari tujuh kali menghadiri persidangan Gus Yaqut. Untuk mengikuti sidang kali ini, ia bersama rombongan berangkat dari Brebes selepas Isya dan tiba di Jakarta sekitar pukul 03.30 WIB.
“Saya hanya menyampaikan kepada semua sahabat media, juga kepada seluruh tim dari pengadilan, baik dari KPK atau pengadilan, hanya tuntutan saya segera pengadilan membebaskan Gus Yaqut yang jelas-jelas tidak bersalah,” bebernya.
Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota di ruang sidang Prof. Dr. HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.
Persidangan pada Rabu (18/11/2026) tersebut beragendakan pemeriksaan terdakwa. Dalam perkara ini, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya, yakni mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba.
Perkara tersebut berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024.
Keputusan tersebut mengatur pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.
Di tengah proses persidangan yang masih berlangsung, para pendukung berharap majelis hakim memeriksa seluruh keterangan saksi, bukti, dan fakta persidangan secara menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan. (jn02)
