Pemprov Jateng Pastikan Perbaikan Jalan Rusak di Blora Dimulai, Masuk Tahap Lelang
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro (JatengNOW/Dok)
SEMARANG, JATENGNOW.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora segera dilakukan. Saat ini proyek penanganan jalan rusak tersebut telah memasuki tahapan lelang dengan anggaran mencapai Rp5,276 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperbaiki ruas jalan rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
“Perbaikan sudah masuk tahap lelang. Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis juga akan dievaluasi agar panjang ruas jalan yang diperbaiki bisa ditambah,” ujar Henggar di Semarang, Senin (1/6/2026).
Pemprov Jateng sebelumnya juga telah melakukan penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer di wilayah Desa Petak, Dinding, dan Betekan pada 2025 dengan anggaran sebesar Rp19,92 miliar.
Secara keseluruhan, selama periode 2025-2026, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora dengan total panjang penanganan mencapai 101,5 kilometer.
Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah juga mengusulkan bantuan pendanaan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Henggar menyebut terdapat tiga ruas jalan di Kabupaten Blora yang diusulkan masuk dalam program tersebut guna mempercepat penanganan infrastruktur.
“Sudah kami usulkan melalui Inpres Jalan Daerah. Mudah-mudahan seluruhnya dapat terealisasi dengan baik,” katanya.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, pada 2026 pemerintah mengajukan dukungan pendanaan sebesar Rp46,6 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk percepatan penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh jajarannya bergerak cepat merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi jalan dan infrastruktur.
Menurutnya, berbagai aduan yang viral di media sosial harus dijadikan bahan evaluasi agar pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” tegas Ahmad Luthfi.
Ia juga meminta ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat diprioritaskan dalam penanganan agar tidak membahayakan pengguna jalan.
“Begitu ada jalan berlubang dan rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas,” lanjutnya.
Pemprov Jateng juga menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan masyarakat yang dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk sektor infrastruktur di Jawa Tengah. (jn02)
Penulis
